MEDAN - ,(SHR) Kenaikan harga pangan akhir-akhir ini sangatlah masif, terlebih kenaikan harga beras yang menjadi bahan pokok mendasar konsumsi masyarakat Indonesia.
Pasca pemilu trend kenaikan harga bukan hanya berlaku untuk beras, BBM, listrik dan tarif tol pun mengalami kenaikan harga. Tentu ini terasa sangat mencekik masyarakat menengah ke bawah.
Belum lagi dalam beberapa minggu ke depan kita memasuki bulan puasa di mana konsumsi bahan pangan akan lebih besar.
Alasan kenaikan harga beras ini bukan hanya karena adanya fenomena El Nino yang berapa bulan ini sedang terjadi, melainkan juga merupakan dampak pesta demokrasi yang kita sudah lewati.
Kebijakan bansos yang ugal-ugalan kemarin itu tanpa memikirkan ketersediaan pasokan akhirnya berdampak besar atas kelangkaan beras.
Kenaikan harga beras sangatlah tidak masuk akal, karena hanya dalam kurun waktu kurang dari sepekan beras mengalami kenaikan harga sebanyak dua kali. Beras medium dari harga Rp 10.000 mengalami kenaikan hingga Rp 14.000 dan beras premium dari harga Rp 12.000 naik hingga angka Rp 18.000.
Padahal kita adalah negara agraris, maka kenaikan harga yang sangat tiba-tiba ini sangatlah tidak masuk akal.
Bansos yang dikeluarkan secara ugal-ugalan dan tidak tersistematis jelas merugikan masyarakat. Pemerintah seharusnya dapat meminimalisir bahkan memperhitungkan segala kebutuhan pangan di saat-saat momen penting seperti Pemilu ini.
Tetapi pemerintah seakan-akan tidak mempersoalkan hal yang seharusnya menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Lagi dan lagi masyarakat dijadikan korban keputusan politik demi kepentingan golongan tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan, keperluan dan kepentingan rakyat.
Hal seperti ini seharusnya sudah menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan politik.
Hasil keputusan ini sudah jelas tidak berpihak kepada rakyat. Kelangkaan dan kenaikan harga pangan ini menjadi sebuah pertanyaan dan catatan besar masyarakat kepada pemerintah terkait keputusan yang tidak sesuai dan merugikan masyarakat.
Hal-hal yang di luar dengan kepentingan masyarakat harus di pertimbangkan secara matang dan penuh perhitungan.
Keberadaan pemerintah merupakan amanah yang dimandatkan oleh seluruh golongan masyarakat. Menjadi sebuah kekeliruan jika amanah itu jelas bertolak belakang dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Maka dari itu, kami dari "Mahasiswa Sumut Melawan" mengecam keras keputusan politik yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
Seharusnya pemerintah sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan bahwasanya hasil dari keputusan politik tersebut tidak merugikan pihak manapun atau bahkan meminimalisir kemungkinan yang mengorbankan kepentingan khalayak umum.
Untuk itu maka kami menuntut :
*1. TURUNKAN HARGA SEMBAKO*
*2. TOLAK KENAIKAN TARIF LISTRIK DAN TOL*
*3. TOLAK PEMILU CURANG*
Masak kami akan diam atas keputusan pemerintah yang sangat merugikan rakyat..? Sorry ye kami gak rela, kami akan melawan.
CP (Febrianto Sipayung )
082361154882
(Team)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.