Medan,(SHR) Sehubungan Dengan adanya penetapan eksekusi Rill ketua pengadilan agama stabat tanggal 14 mei 2024 nomor 3/PDT/ Eks/ 2023/PA SIB dalam perkara harta bersama atas nama Indrawanta sembiring bin nalang sebagai pemohon eksekusi melawan irmaya binti Thomas Sembiring ekskusi oleh Karena itu kami beritahukan kepada saudara agar dapat hadir dalam pelaksana eksekusi rill pada Rabu 25 September 2024 jam 09.30 wib sampai dengan selesai.
Kuasa Hukum Andre Manulang, SH dan Harto Alfredo Siregar, S.H Menyampaikan ke Awak media, Rabu, (25/9/2024) kita datang ke pengadilan Agama Stabat atas dasar adanya undangan pelaksanaan eksekusi Rill, sesampainya disini teryata dikabari bahwasanya eksekusi tidak berjalan atau tidak dapat dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan, kita tanyakan apa alasannya,? Karena tidak ada pengamanan dari polres dikarenakan adanya pilkada, logika kenapa dijadwalkan pada hari ini Jika memang tidak ada pengamanan, makanya dalam hal ini kami datang sebagai kuasa Hukum dari klien kami menyampaikan aspirasi ini dari hatinya yang paling dalam, perkara yang sudah Enam tahun terbengkalai tidak ada Solusi, giliran mau eksekusi kesannya
Seperti dipersulit oleh pihak pengadilan. setelah ini kita nanti pergi ke polres juga untuk menanyakan apa sebenarnya alasan penundaaan eksekusi ini, jika alasan Pilkada maka segarusnya pemberitahuan dan pelaksanaan eksekusi ini dimohonkan bukan pada hari ini, tapi sudah jauh hari undangan pelaksanaan eksekusi ini terjadwal namun kalau ada penundaan, seperti ini kenapa satu Hari sebelum pelaksanaan dikabari ke kami tanggal 24 semalam adanya pembatalan pelaksanaan, sementara tanggal surat 13 September 2024, jadi ini kami nyatakan bahwa kami keberatan atas penundaan eksekusi ini.
Saya harap kepada ketua pengadilan agama stabat turun melihat masyarakat dari Stabat yang datang ke pengadilan agama ini, agar sekiranya dapat mengindahkan aspirasi dari masyarakat tersebut bukan dengan Cara dan gaya yang seakan menyerupai preman seperti itu, kita akan adukan ke siwas Mahkamah agung si Panitera tadi yaitu Fuad Hilmi Nasution.
Panitera Sebagai Herman tapi ketua Panitera Fuad Hilmi Nasution harapan saya sebagai kuasa hukum, mohon itikad baik bagaimana seorang pejabat publik melaksanakan aspirasi masyarakat jangan sampai ada bahasa uang, atau biaya apa yang diperlukan kita masyarakat datang ke pengadilan untuk mencari keadilan kalau pun memang terkesan dipersulit karena ada sesuatu hal, harap itu terang-terangan kalau masalah biaya mohon disampaiKan secara rinci untuk biayanya. nama klien kami Indrawanta.
Lanjut, kuasa hukum Andre Manulang SH dan Harto Alfredo Siregar, S.H Baik terimakasih hari ini tanggal 25 September 2024 kami sebagai kuasa hukum menghampiri polres Langkat yang mana Atas instruksi dari Panitera untuk menjumpai Kabag ops untuk menanyakan perihal kenapa eksekusinya dibatalkan, jadi pertanggal 24-9-2024 itu kita dikabari oleh panitera bahwasanya pembatalan eksekusi ini dilakukan dengan alasan adanya deklarasi pemilukada atas itu kita datang kemari, setelah itu kita bertemu dengan Kabag ops ternyata jawaban dari Kabag OPS adalah kordinasi ke pengadilan bukan ranah saya , jadi gini kita ini masyarakat yang tidak tahu hukum, Abang (Klien kami) datang ke kami sebagai Kuasa secara prosedur saya coba jelaskan ke Kabag ops begini prosedur kami sebagai pemohon mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan apapun nanti hasil pengaman Satpol pp TNI polri kah Mereka berkordinasi bukan kami lagi yang berkordinasi, jadi kami kuasa hukum sangat menyesalkan dan kecewa atas tindakan pembatalan eksekusi yang diduga dilakukan secara pihak karena hal itu mendadak dikabari semalam tanggal 24 September 2024 hari ini 25 September 2024 adalah jadwal pelaksanaan artinya sudah terjadwal 13 September 2024 kemarin, Adapun pemilukada deklarasi yang lainnya ada tim untuk itu sudah ada juga orang disana untuk mengkawal itu, ini Sudah terjadwal jangan dong dibatalin lagi Karena ini menyangkut hak kebebasan Seseorang, bagaimana jika eksekusi berjalan dan disana ada pertikaian , ada pembantaian disana itu juga bermasalah sama polres masalah juga bukan hanya Pemilukada itu juga bermasalah, intinya beliau mengatakan itu bukan ranah saya untuk berkordinasi ke pihak pengadilan, kalianlah yang berkordinasi ke pihak pengadilan. seolah-olah saling Melaga, lempar bola kita tidak tahu kepastian seperti apa yang setahu saya sebagai kuasa hukum, pengadilan meminta keamanan kepada polres mereka berkordinasi karena yang menjaga adalah polres kami hanya kuasa hukum. Misalnya jika diberikan rumah secara sukarela bisa saja tanpa pengadilan tanpa polisi terlaksana, karena ada permasalahan ini, maka perlu pengamanan pihak polres. harapan saya kepada Kapolres kalau bisa ekskusi Jangan ditunda lagi apa yang sudah dijadwalkan segera dilaksanakan sesuai dengan terjadwal karena di dalam undangan pelaksana dari pengadilan sudah jelas Disini tanggal 25, lalu ada pembatalan semalam itu kita sebagai pemohon ekskusi merasa dirugikan harapan saya agar ini segera dilaksanakan sesuai prosedur hukum acara.
Tambahan dari klien, Saya pertanyakan tadi kepada Kabag ops tanggal berapa dilaksanakan, Kabagops belum bisa menjawab dan katanya menunggu sampai tidak ada kegiatan dari orang Polres Langkat, kalau begitu kita harus mengadu kemana sebagai masyarakat tidak ada kepastian, saya Tanya kepada Pak Fuad sebagai panitera pengadilan agama stabat, Tanya ke Kabag ops dan di ditanya ke Kabag OPS bahwasanya dia belum bisa menentukan kapan tanggal bisa dilaksanakan eksekusi riil itu saja
Ketua Panitera Pengandilan Agama Stabat Fuad Hilmi Nasution ditanya kalau ada perintah pengamanan dari polres saya mana berani turun ke lapangan saya kuasa hukum pemohon datang untuk mempertanyakan kasus eksekusi, apa artinya pengadilan ini bapak mengajukan bapak bisa mengadili ini dari pemohon ekskusi, apa artinya pengadilan ini jika masyarakat seperti ditindas. kalian ke polres koordinasi ke Kabag ops baru saya Surati ucap Fuad.(Tim)
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.